SURABAYA – Kasus penahanan ijazah oleh Jan Hwa Diana, pemilik UD Sentoso Seal, telah memicu kecaman luas dari masyarakat dan aktivis ketenagakerjaan.
Sebanyak 108 ijazah milik mantan karyawan ditemukan ditahan tanpa dasar hukum yang jelas.
Praktik ini dianggap melanggar hak dasar pekerja dan bertentangan dengan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Polda Jatim Terima Penyerahan Dokumen dari Tersangka
Pada Kamis, 29 Mei 2025, Polda Jawa Timur menerima penyerahan dokumen dari Jan Hwa Diana.
Dokumen tersebut meliputi 108 ijazah, 38 KTP, 19 SIM, 12 akta kelahiran, serta dokumen penting lainnya.
Penyerahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari permohonan tersangka untuk mengembalikan dokumen yang sebelumnya ditahan oleh perusahaan.
Baca Juga:
KPK Buru Jet Pribadi Papua, tapi Lokasi Masih Disembunyikan
Motif Penahanan Ijazah dan Dokumen Pribadi Karyawan
Menurut kuasa hukum Jan Hwa Diana, Elok Kadja, penahanan ijazah dan dokumen pribadi karyawan dilakukan.
Sebagai jaminan atas pinjaman atau kasbon yang diberikan perusahaan kepada karyawan.
Namun, praktik ini tidak memiliki dasar hukum yang sah dan dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak pekerja.
Reaksi dan Tindakan Pihak Berwenang
Polda Jawa Timur telah menetapkan Jan Hwa Diana sebagai tersangka dalam kasus ini.
Baca Juga:
Sudah Bayar Lunas Sejak 2010, Namun Ribuan Penghuni Apartemen Masih Tak Pegang Akta Jual Beli
Empat Tambang Nikel Diduga Cemari Raja Ampat, Pemerintah Baru Bergerak Setelah Sorotan Media Sosial
Sebanyak 5 Media Lokal Bogor Dukung Muslim LifeFair 2025 Lewat Jaringan Bogor Media Circle
Ia dijerat dengan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.
Selain itu, pihak kepolisian akan segera merilis daftar nama eks karyawan yang dokumennya ditahan untuk memudahkan proses pengembalian.
Dampak dan Langkah Selanjutnya
Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut hak dasar pekerja.
Penahanan ijazah dan dokumen pribadi oleh perusahaan dapat menghambat karyawan dalam mencari pekerjaan baru atau melanjutkan pendidikan.
Diharapkan, kasus ini menjadi pelajaran bagi perusahaan lain untuk tidak melakukan praktik serupa.
Mencegah Penahanan Dokumen oleh Perusahaan
Untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan, perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah terhadap praktik ketenagakerjaan di perusahaan.
Perusahaan harus diberikan pemahaman mengenai hak-hak pekerja dan konsekuensi hukum dari pelanggaran tersebut.
Selain itu, pekerja juga harus diberikan edukasi mengenai hak-hak mereka agar dapat melindungi diri dari praktik yang merugikan.***
Kami juga melayani Jasa Siaran Pers atau publikasi press release di lebih dari 175an media, silahkan klik Persrilis.com
Sedangkan untuk publikasi press release serentak di media mainstream (media arus utama) atau Tier Pertama, silahkan klik Publikasi Media Mainstream.
Indonesia Media Circle (IMC) juga melayani kebutuhan untuk bulk order publications (ribuan link publikasi press release) untuk manajemen reputasi: kampanye, pemulihan nama baik, atau kepentingan lainnya.
Untuk informasi, dapat menghubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 087815557788.
Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.
Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Infopeluang.com dan Ekonominews.com
Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Lingkarin.com dan Kontenberita.com
Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hallokaltim.com dan Apakabarbogor.com
Dapatkan beragam berita dan informasi terkini dari berbagai portal berita melalui saluran WhatsApp Sapulangit Media Center
