Sebanyak 84,7 Persen Rakyat Kecil Puas dengan Pemerintahan Prabowo, Diungkap Litbang Kompas

Avatar photo

- Pewarta

Selasa, 21 Januari 2025 - 08:43 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden RI Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

Presiden RI Prabowo Subianto. (Facebook.com @Prabowo Subianto)

INDOINSIDER.COM – Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada periode 4-10 Januari 2025 menunjukkan, 84,7 persen responden bertatus ekonomi bawah menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Di sisi lain, sekitar 67,9 persen responden berstatus sosial ekonomi atas ataupun sekitar 70 persen kalangan berpendidikan tinggi menunjukkan persentase kepuasan yang relatif lebih rendah.

Dalam hasil survei yang sama turut terungkap, pemerintahan Indonesia di kepemimpinan Prabowo juga dinilai oleh sebanyak 84,9 persen responden mampu.

ADVERTISEMENT

RILISPERS.COM

SCROLL TO RESUME CONTENT

Untuk mewujudkan berbagai program kerja yang sudah dicanangkan. Hal tersebut mengindikasi adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

“Kecilnya jarak perbedaan yang terbangun di antara harapan publik dan kepuasan terhadap realitas kenyataan yang dihadapi.”

“Mengindikasikan kepercayaan publik yang besar terhadap pemerintahan saat ini,” tulis Litbang Kompas yang dikutip Senin (20/1/2025).

Persentase kepuasan yang diperoleh oleh pemerintahan Prabowo relatif lebih tinggi.

Jika dibandingkan dengan survei sejenis yang dilakukan pada periode sebelumnya, September 2024.

“Presiden Prabowo mendapatkan lonjakan hingga 10 persen. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada Wapres Gibran, yang mendapatkan surplus peningkatan positif.”

“Dari sebelumnya 71,1 persen menjadi 79,9 persen yang menilai “sangat baik” dan “baik” citranya,” jelas Litbang Kompas.

Kepuasan publik dilatarbelakangi oleh sudah terlaksananya sejumlah program yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo.

Salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.

Tidak hanya itu, pemerintahan Prabowo juga telah mengeluarkan kebijakan pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi pembatasan pengenaan pajak hanya untuk barang premium.

“Begitu pula, sejak November 2024, berbagai program merakyat sudah dilakukan.”

“Upaya pemerintah melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pada kelompok lapisan bawah masyarakat dan adanya kebijakan penghapusan piutang macet perbankan.”

“Pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya,” sambung Litbang Kompas.

Berbagai program lain yang akan terealisasi selanjutnya adalah kenaikan gaji ataupun tunjangan bagi para guru dan aparatur sipil negara.

Serta pemeriksanaan gratis bagi masyarakat saat mereka berulang tahun mulai Februari 2025.***

Sempatkan untuk membaca berbagai berita dan informasi seputar ekonomi dan bisnis lainnya di media Arahnews.com dan Haloagro.com

Simak juga berita dan informasi terkini mengenai politik, hukum, dan nasional melalui media Sentranews.com dan Indonesiaraya.co.id

Informasi nasional dari pers daerah dapat dimonitor langsumg dari portal berita Hellojateng.com dan Hariankarawang.com

Sedangkan untuk publikasi press release serentak di puluhan media lainnya, silahkan klik Persrilis.com atau Rilispers.com (150an media).

Untuk harga paket yang lebih hemat klik Rilisbisnis.com (khusus media ekbis) dan Jasasiaranpers.com (media nasional).

Kami juga melayani publikasi press release di jaringan Disway Group (100an media), dan ProMedia Network (1000an media), serta media lainnya.

Untuk informasi, hubungi WhatsApp Center Pusat Siaran Pers Indonesia (PSPI): 085315557788, 08557777888, 087815557788, 08111157788.

Pastikan juga download aplikasi Hallo.id di Playstore (Android) dan Appstore (iphone), untuk mendapatkan aneka artikel yang menarik. Media Hallo.id dapat diakses melalui Google News. Terima kasih.

Berita Terkait

Dugaan TPPU Migas: Jejak Riza Chalid dari Terminal Merak ke Bekasi
Gerindra Tuntaskan Konsolidasi, Sugiono Gantikan Muzani sebagai Sekjen
Pembahasan DIM RUU KUHAP Tanpa KPK, Pemerintah Dinilai Abaikan Stakeholder
Jokowi Duga Serangan Politik Terencana Lewat Isu Ijazah Palsu dan Gibran
Partai Golkar Apresiasi Pertemuan Gibran dan Megawati Saat Hari Lahir Pancasila, Sebut Momentum Positif
Mentan Amran Sulaiman Masuk Bursa Calon Ketua Umum PPP Menjelang Muktamar 2025
Menjaga Rumah Kabah dari Dalam Menjelang Muktamar Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
Ahmad Muzani Sebut Tak Bahas Mundurnya Hasan Nasbi, Saat Makan Siang Bersama Prabowo Subianto

Berita Terkait

Jumat, 15 Agustus 2025 - 08:33 WIB

Dugaan TPPU Migas: Jejak Riza Chalid dari Terminal Merak ke Bekasi

Sabtu, 2 Agustus 2025 - 06:46 WIB

Gerindra Tuntaskan Konsolidasi, Sugiono Gantikan Muzani sebagai Sekjen

Jumat, 18 Juli 2025 - 08:04 WIB

Pembahasan DIM RUU KUHAP Tanpa KPK, Pemerintah Dinilai Abaikan Stakeholder

Selasa, 15 Juli 2025 - 07:10 WIB

Jokowi Duga Serangan Politik Terencana Lewat Isu Ijazah Palsu dan Gibran

Kamis, 5 Juni 2025 - 06:29 WIB

Partai Golkar Apresiasi Pertemuan Gibran dan Megawati Saat Hari Lahir Pancasila, Sebut Momentum Positif

Berita Terbaru